www.fasznews.com -
Surabaya, Fasznews.com - Film Dirty Vote yang disiarkan langsung di kanal YouTube pada hari Minggu, (11/2/2024) mendapatkan respon dari Tim Nasional Pemenangan Nasional Anis - Muhaimin (Timnas AMIN), Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran dan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud.
Dalam film tersebut menjelaskan skenario tentang kecurangan Pemilu yang akan di lakukan pada tanggal 14 Pebruari 2024. Narasumber dalam film tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan, Fery Amsari, menjelaskan bagaimana peran Presiden Jokowi mendasain jalannya Pemilu sehingga dapat memenangkan salah satu calon tertentu.
Zainal Arifin Mochtar misalnya, menjelaskan bagaimana pengaruh kekuatan Presiden Jokowi dalam melegitimasi kecurangan pemilu seperti menempatkan orang-orang terdekatnya sebagai PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebar di seluruh Indonesia. ada sebagian dengan terang-terangan mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran.
Menurut Feri Amsari, kecurangan pemilu tidak dilakukan dengan singkat, bukan dilakukan sahari dua hari dan sendirian, hal tersebut telah didesain dengan terstruktur dan sistematis sehingga menjadi masif, kecurangan telah direncanakan selama 10 tahun presiden Jokowi menjabat sebagai presiden RI.
Bivitri Susanti juga menjelaskan bagaimana buruknya jalan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diajukan 3 kali di MK, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan lima kepala daerah, namun semua pengajuan tersebut ditolak oleh MK. Kemudian diusulkan kembali oleh Almas Tsaqibbirru Re A (23) dan tiba-tiba dikabulkan sehingga meloloskan Gibran sebagai calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Film tersebut nampaknya membuat perpolitikan di Indonesia heboh dan memanas, karena mendapatkan berbagai macam respon dari timses masing-masing Paslon yang akan bersaing nanti di pemilihan presiden tanggal 14 Pebruari 2024.
Iwan Tarigan Juru Bicara Timnas AMIN menyampaikan "Film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politik kotor telah mempermainkan publik hanya kepentingan golongan dan kelompok mereka (Prabowo-Gibran)".
Tanggapan negatif terhadap film Dirty Vote keluar dari TKN Prabowo - Gibran, Habiburrahman Wakil Ketua TKN Prabowo - Gibran menyampaikan "Sebagian besar yang disampaikan film tersebut sesuai yang bersifat fitnah, narasi kebencian sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah, saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu".
TPN Ganjar - Mahfud juga ikut menanggapi lewat Deputi Bidang Hukum yaitu Todung Mulya Lubis, dia mengatakan "Banyak hal positif dalam film itu, walaupun anda boleh tidak setuju, tapi film itu pendidikan politik yang bagus. pendidikan politik bagi masyarakat agar memahami dinamika politik di Indonesia".
