www.fasznews.com -

Ketika kemandirian ekonomi menjadi pilihan, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya berhenti pada keuntungan. Ekonomi juga harus menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Ada pertanyaan yang lebih penting daripada apakah Nahdlatul Ulama (NU) boleh mengelola tambang: untuk apa tambang itu dikelola? Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika perdebatan mengenai keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan pertambangan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: kebutuhan pendanaan organisasi, kemandirian ekonomi, tanggung jawab sosial, lingkungan, dan independensi kelembagaan. Tambang memang dapat menjadi sumber ekonomi bernilai besar. Namun, bagi organisasi keagamaan seperti NU, persoalannya tidak sesederhana menghitung keuntungan dan biaya. Ada modal sosial, kepercayaan publik, nilai moral, serta tanggung jawab terhadap masyarakat yang ikut dipertaruhkan.

Karena itu, perdebatan tentang tambang NU semestinya tidak berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak”. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pilihan ekonomi tersebut sejalan dengan gagasan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat? Pertanyaan ini menemukan relevansinya dalam diskusi mengenai Ekonomi Pancasila yang berlangsung di arena Muktamar ke-35 NU di Jombang, 29 Agustus 2026. Gagasan tentang ekonomi dan kemandirian tersebut kemudian saya bicarakan langsung dengan Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Bukan di ruang seminar yang formal, bukan pula dalam suasana wawancara yang kaku. Percakapan berlangsung santai di kediaman beliau.

Suasananya akrab dan kekeluargaan. Prof. Zainuddin menyambut dengan hangat, ditemani sang istri. Tidak ada jarak akademik yang terasa mencolok. Perbincangan mengalir dari persoalan ekonomi, organisasi, masyarakat, hingga bagaimana nilai-nilai keislaman dan Pancasila seharusnya hadir dalam praktik kehidupan ekonomi. Sesekali percakapan berkembang menjadi diskusi yang lebih serius, tetapi tetap berlangsung dalam suasana santai. Tidak terasa seperti sedang mengikuti kuliah atau menghadiri forum akademik. Justru dalam suasana yang sederhana tersebut, gagasan-gagasan tentang ekonomi terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari..

Dari percakapan itu, satu hal menjadi semakin jelas: membicarakan ekonomi tidak cukup hanya dengan menghitung pertumbuhan, keuntungan, investasi, atau besarnya modal. Di balik angka-angka tersebut terdapat manusia, masyarakat, nilai, dan masa depan yang ikut dipertaruhkan. Pembicaraan kemudian mengarah pada gagasan Ekonomi Pancasila yang sebelumnya disampaikan Prof. Zainuddin dalam forum bedah buku karya Dr. R. Djoni Sudjatmoko. Dalam forum tersebut, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tampil sebagai pembedah buku Ekonomi Pancasila karya Dr. R. Djoni Sudjatmoko. Penting ditegaskan bahwa Prof. Zainuddin bukan penulis buku tersebut, melainkan pembahas yang memberikan perspektif kritis dalam forum tersebut. Gagasan yang disampaikannya justru menyediakan perspektif penting untuk membaca kembali perdebatan tentang ekonomi NU.

Dari suasana perbincangan yang cair itu, gagasan mengenai ekonomi sebagai bagian dari peradaban menemukan konteksnya. Ekonomi, dalam perspektif tersebut, bukan sekadar instrumen untuk menghasilkan kekayaan, tetapi juga sarana untuk membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Percakapan di ruang keluarga itu akhirnya membawa kita kembali pada pertanyaan awal tentang tambang dan kemandirian ekonomi NU: apakah sebuah pilihan ekonomi hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, atau juga dari seberapa besar kemaslahatan yang mampu diciptakannya?

Ekonomi Bukan Sekadar Angka

Salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam pembahasan buku tersebut adalah bahwa ekonomi tidak seharusnya dipahami semata-mata melalui angka pertumbuhan dan keuntungan material. Ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka peradaban. Dalam pemberitaan TIMES Indonesia, Prof. Zainuddin menekankan bahwa perkembangan ekonomi dan teknologi perlu tetap ditempatkan dalam kerangka nilai dan kemaslahatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup apabila tidak disertai pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Gagasan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan pilihan NU untuk masuk ke sektor pertambangan.

Jika tambang hanya dilihat sebagai sumber pemasukan organisasi, maka ukurannya akan berhenti pada besarnya keuntungan yang dapat diperoleh. Namun, apabila ekonomi ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan peradaban, maka pertanyaannya berubah. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung risikonya? Dan apakah aktivitas tersebut memperkuat keadilan sosial? Di sinilah perdebatan mengenai tambang NU menjadi lebih substantif.

Jalan Tengah Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila, sebagaimana dijelaskan dalam forum bedah buku tersebut, tidak diarahkan untuk meniru secara utuh kapitalisme maupun sosialisme. Ia ditawarkan sebagai sistem yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, dengan perhatian pada asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, serta dimensi agama, moral, dan etika.

Kerangka ini menarik jika digunakan untuk membaca persoalan tambang. Kapitalisme dapat menempatkan efisiensi, investasi, kepemilikan, dan keuntungan sebagai unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, pendekatan yang terlalu berpusat pada negara dapat menjadikan negara sebagai aktor dominan dalam pengelolaan ekonomi. Ekonomi Pancasila menawarkan ruang yang berbeda: aktivitas ekonomi harus tetap produktif, tetapi orientasinya tidak dilepaskan dari kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Karena itu, persoalannya bukan apakah NU boleh menjadi pelaku ekonomi. Organisasi keagamaan justru dapat menjadi aktor penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Persoalannya adalah model ekonomi seperti apa yang dibangun dan siapa yang menjadi penerima manfaat utamanya.

Tambang Bukan Sekadar Bisnis

Pertambangan memiliki karakter yang berbeda dari banyak sektor ekonomi lainnya. Ia berhubungan langsung dengan sumber daya alam yang terbatas, lingkungan, ruang hidup masyarakat, dan kepentingan jangka panjang.

Karena itu, keuntungan ekonomi dari pertambangan tidak dapat dihitung tanpa memperhitungkan biaya sosial dan ekologisnya. Dalam konteks NU, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena organisasi memiliki basis sosial yang luas. Apabila pengelolaan tambang menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk memperkuat pendidikan, pesantren, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, koperasi, UMKM, dan pelayanan sosial, maka terdapat hubungan yang jelas antara aktivitas ekonomi dan misi sosial organisasi.

Namun, apabila manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada struktur bisnis tertentu, maka muncul pertanyaan yang lebih mendasar: di mana letak ekonomi kerakyatannya? Pertanyaan tersebut sejalan dengan gagasan yang disampaikan dalam forum Ekonomi Pancasila: rakyat tidak seharusnya hanya menjadi konsumen, tetapi harus memiliki ruang sebagai pelaku ekonomi melalui koperasi, UMKM, BUMN, maupun sektor swasta.

Dengan demikian, keberadaan NU dalam sektor ekonomi semestinya tidak berhenti pada kepemilikan atau pengelolaan aset. Yang lebih penting adalah sejauh mana kekuatan ekonomi tersebut menciptakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat.

Dari Tambang ke Ekonomi Kerakyatan

Di sinilah perlu dibedakan antara kemandirian ekonomi organisasi dan ekonomi kerakyatan. Kemandirian ekonomi berarti organisasi memiliki kemampuan membiayai kegiatan dan mengembangkan kelembagaannya tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain. Sementara ekonomi kerakyatan memiliki dimensi yang lebih luas: masyarakat harus memiliki akses, kesempatan, kapasitas, dan posisi sebagai pelaku ekonomi. Keduanya dapat berjalan bersama, tetapi tidak otomatis sama.

NU dapat memperoleh keuntungan dari suatu kegiatan usaha dan sekaligus belum tentu menciptakan ekonomi kerakyatan apabila manfaatnya tidak menjangkau masyarakat luas. Karena itu, jika pertambangan dipilih sebagai salah satu instrumen kemandirian ekonomi, perlu ada pertanyaan lanjutan: Apakah masyarakat sekitar tambang menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi tersebut? Apakah UMKM lokal memperoleh akses? Apakah koperasi masyarakat berkembang? Apakah pesantren mendapatkan manfaat produktif? Apakah tenaga kerja lokal memperoleh peningkatan kapasitas? Apakah keuntungan sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur sosial?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena ekonomi Pancasila, sebagaimana dibahas dalam forum tersebut, menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki ruang untuk tumbuh dan menentukan masa depan ekonominya.

“Asalkan” Tidak Boleh Berhenti sebagai Slogan

Perdebatan mengenai pertambangan sering kali diakhiri dengan kalimat: boleh saja menambang, asalkan profesional, transparan, taat hukum, memperhatikan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Masalahnya, “asalkan” tidak cukup menjadi pernyataan moral.

Ia harus diterjemahkan menjadi sistem tata kelola yang dapat diperiksa publik. Siapa yang mengawasi? Bagaimana struktur badan usahanya? Siapa mitranya? Bagaimana konflik kepentingan dicegah? Bagaimana keuntungan dibagikan? Bagaimana masyarakat sekitar dilibatkan? Siapa yang melakukan audit lingkungan? Bagaimana reklamasi dijamin? Dan apa yang terjadi apabila terjadi pelanggaran? Tanpa jawaban terhadap pertanyaan tersebut, “asalkan” akan mudah berubah menjadi pembenaran normatif. Padahal, jika ekonomi ingin ditempatkan sebagai bagian dari peradaban, maka tata kelola ekonomi juga harus mencerminkan nilai moral yang diklaimnya.

Modal Sosial Tidak Boleh Dipertaruhkan

NU memiliki aset yang jauh lebih besar daripada sekadar modal finansial: modal sosial. Pesantren, ulama, pendidikan, jaringan warga, tradisi keagamaan, dan pelayanan sosial merupakan modal yang terbentuk melalui sejarah panjang. Modal tersebut tidak dapat digantikan dengan uang. Karena itu, aktivitas ekonomi NU harus mempertimbangkan risiko terhadap kepercayaan publik.

Kerugian bisnis dapat dihitung dalam laporan keuangan. Namun, kerusakan kepercayaan tidak mudah dihitung. Jika terjadi konflik sosial atau kerusakan lingkungan yang kemudian diasosiasikan dengan badan usaha yang terkait dengan NU, persoalannya tidak lagi sekadar menjadi persoalan perusahaan. Ia berpotensi menjadi persoalan legitimasi organisasi. Karena itu, semakin besar modal sosial yang dimiliki organisasi, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitasnya.

Pesantren dan Jaringan Ekonomi Masyarakat

Gagasan mengenai kemandirian ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam sejarah NU. Dalam pembahasan buku Ekonomi Pancasila, sejarah ekonomi kerakyatan juga dikaitkan dengan kiprah KH. Hasyim Asy'ari dan sejumlah tokoh bangsa dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah Nahdlatut Tujjar yang lahir pada 1918 sebagai ruang pengembangan kekuatan ekonomi kalangan santri dan masyarakat. Gagasan mengenai koperasi juga menjadi bagian dari sejarah pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut.

Jejak sejarah ini penting.

Ia menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi tidak harus selalu dibangun melalui penguasaan terhadap sumber daya alam berskala besar. Ada jalan lain: membangun jaringan ekonomi masyarakat. Dalam konteks sekarang, pesantren bahkan memiliki potensi besar untuk menjadi simpul ekonomi berbasis komunitas. Prof. Zainuddin menyebut pesantren memiliki modal sosial yang dapat dikembangkan melalui pengetahuan, kewirausahaan, dan penguatan jaringan ekonomi. Jika perspektif tersebut dikembangkan, maka kemandirian ekonomi NU dapat dibangun tidak hanya melalui bisnis besar, tetapi juga melalui ekonomi berbasis warga.

Pertumbuhan Harus Bertemu Keadilan

Inilah inti persoalannya. Ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan dapat menghasilkan angka yang tinggi, tetapi belum tentu menghasilkan pemerataan. Ekonomi yang hanya mengejar keuntungan dapat menghasilkan akumulasi modal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan sosial. Karena itu, gagasan Ekonomi Pancasila yang dibahas Prof. Zainuddin memberikan satu pertanyaan penting bagi perdebatan tambang NU: untuk siapa pertumbuhan ekonomi tersebut?

Pertanyaan ini tidak berarti menolak bisnis atau keuntungan. Sebaliknya, keuntungan tetap penting karena tanpa surplus ekonomi, organisasi tidak akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Tetapi keuntungan bukan satu-satunya ukuran. Dalam kerangka ekonomi sebagai gerakan peradaban, pertumbuhan harus berjalan bersama perubahan sosial, kualitas manusia, nilai etis, dan keadilan. Dengan demikian, bisnis dan moral tidak harus dipertentangkan. Yang diperlukan adalah tata kelola yang memastikan keduanya berjalan bersama.

Kemandirian Ekonomi atau Sekadar Akumulasi?

Pada akhirnya, pertanyaan tentang tambang NU seharusnya dikembalikan kepada tujuan awalnya. Jika tujuannya adalah kemandirian ekonomi, maka kemandirian tersebut harus memiliki indikator yang jelas. Apakah organisasi menjadi lebih mandiri secara finansial? Apakah masyarakat sekitar mendapatkan manfaat? Apakah UMKM dan koperasi berkembang? Apakah pesantren memperoleh penguatan ekonomi? Apakah lingkungan terlindungi? Apakah tata kelola terbuka? Apakah organisasi tetap memiliki ruang independen dalam berhubungan dengan pemerintah dan pelaku bisnis?

Jika jawabannya dapat dibuktikan melalui mekanisme yang transparan, maka aktivitas ekonomi dapat ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan. Namun, jika ukuran keberhasilannya hanya keuntungan finansial, maka konsep kemandirian menjadi terlalu sempit. Sebab kemandirian ekonomi tidak identik dengan akumulasi kekayaan. Kemandirian adalah kemampuan untuk membangun kekuatan ekonomi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Harga Sebuah Kemandirian

Pada akhirnya, persoalan tambang NU bukan sekadar persoalan bisnis. Ia adalah ujian tentang bagaimana organisasi keagamaan menerjemahkan nilai moral ke dalam praktik ekonomi. Gagasan yang mengemuka dalam pembahasan Ekonomi Pancasila memberikan perspektif penting: ekonomi tidak boleh dipisahkan dari manusia, masyarakat, etika, dan keadilan. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi harus menjawab pertanyaan mengenai kemanfaatan dan pemerataan. 

Karena itu, jika tambang dipilih sebagai salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi NU, maka ukuran keberhasilannya tidak cukup berupa besarnya keuntungan. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan dengan keuntungan tersebut dan siapa yang memperoleh manfaat darinya. Tambang dapat menjadi sumber pendanaan. Tetapi jangan sampai ia menjadi sumber ketergantungan. Tambang dapat memperkuat organisasi. Tetapi jangan sampai ia melemahkan independensi. Tambang dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi jangan sampai keuntungan tersebut dibayar dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya kepercayaan publik.

Dan yang paling penting, jangan sampai ekonomi yang mengatasnamakan kemandirian justru menjauh dari rakyat yang seharusnya menjadi pusat dari pembangunan. Sebab, jika ekonomi memang hendak ditempatkan sebagai gerakan peradaban, maka pertanyaan akhirnya bukan lagi “berapa besar keuntungan yang diperoleh?”

Melainkan:

“Seberapa besar kemaslahatan yang berhasil diciptakan?”

Percakapan sore itu akhirnya ditutup dalam suasana yang tetap hangat dan penuh kekeluargaan. Di kediaman beliau, di antara obrolan yang mengalir santai dan secangkir minuman yang menemani, kami tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga tentang manusia, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Pertemuan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik setiap gagasan tentang kemandirian ekonomi, selalu ada nilai yang harus dijaga: bahwa ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak yang dapat diperoleh, tetapi tentang seberapa luas manfaat yang dapat dibagikan. (adf)

Turut melengkapi referensi penulisan: 

Radar Malang TV. (2026, August 25). Spill Malang Raya | NU dan Pendanaan Organisasi: Silakan Menambang, Asalkan. . . [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jSkiIM8lZbs

Rohman, H. (2026, August 30). Prof. Zainuddin bedah buku Ekonomi Pancasila, tawarkan gagasan ekonomi khas Indonesia. TIMES Indonesia. https://timesindonesia.co.id/ekonomi/606173/prof-zainuddin-bedah-buku-ekonomi-pancasila-tawarkan-gagasan-ekonomi-khas-indonesia