www.fasznews.com -

MALANG, fasznews.com — Indonesia bukan kekurangan regulasi tentang pendidikan tinggi. Yang menjadi persoalan adalah implementasi dan distribusinya — dan itulah yang coba dibedah dalam Sarasehan Nasional–Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif yang digelar FISIP Universitas Brawijaya, Senin (4/5/2026).

Lebih dari 100 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta hadir, bersama peserta internasional dari Malaysia, Iran, dan Bangladesh yang bergabung secara daring. Skalanya mengesankan. Tapi yang lebih menarik adalah keberanian forum ini untuk menyebutkan masalah secara eksplisit: ada defisit deliberasi dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional — dan selama ini, suara perguruan tinggi swasta nyaris tidak pernah benar-benar didengar.

Pengakuan dari Senayan: Politik Anggaran Belum Fokus

Momen paling substantif dari forum ini datang dari Dr. H. Jazilul Fawaid, Al Hafidz, S.Q., M.A., Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Kehadirannya bukan sekadar representasi negara — melainkan sebuah pengakuan terbuka dari dalam sistem itu sendiri.

Gus Jazilul tidak mengelak dari fakta bahwa distribusi anggaran pendidikan masih bermasalah. Meski konstitusi mengamanatkan 20 persen belanja negara untuk pendidikan — yang dalam APBN saat ini berarti sekitar Rp769 triliun — aliran dana itu tidak merata. Perguruan tinggi, khususnya PTS, disebutnya sebagai sektor yang paling sedikit merasakan manfaat dari angka besar tersebut. Riset dosen yang seharusnya menjadi tulang punggung inovasi nasional pun ikut terhambat karena minimnya dukungan yang sampai ke tingkat kampus swasta.

Yang lebih mengkhawatirkan, ia menyebut bahwa politik anggaran pendidikan nasional belum cukup fokus. Dana besar mengalir, namun perguruan tinggi terlalu sibuk mendidik tanpa cukup memperhatikan apa yang terjadi pada lulusannya. Hasilnya bisa dilihat: angka sarjana menganggur terus bertambah — ironi menyakitkan di tengah investasi pendidikan yang diklaim terus meningkat.

Gus Jazilul mendorong agar skema KIP Kuliah diperluas secara proporsional sesuai jumlah mahasiswa yang ada. Logikanya sederhana namun menohok: dukungan negara harus mengikuti skala kebutuhan nyata, bukan angka yang nyaman secara politis. Ia juga menegaskan bahwa menyelesaikan amanat konstitusi soal pendidikan bukan pilihan — melainkan kewajiban yang belum tuntas.

Akar Masalah: Bukan Soal Jumlah, Tapi Soal Arah

Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si., sejak awal menempatkan forum ini dalam konteks yang tepat. Baginya, persoalan pendidikan tinggi Indonesia bukan semata soal kekurangan dana — melainkan soal ketimpangan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan mengendap.

Ketimpangan itu paling terasa antara PTN dan PTS. PTN menikmati skema pendanaan negara yang relatif terjamin. Sementara ribuan PTS di seluruh Indonesia bertahan dengan kapasitas keuangan yang jauh lebih terbatas, namun dihadapkan pada beban akreditasi yang nyaris seragam. Sebuah sistem yang, jika dilihat lebih dalam, tidak pernah benar-benar adil sejak awal.

"Sarasehan ini menjadi wadah strategis untuk menjembatani persoalan ketimpangan antara PTN dan PTS," kata Imron. Isu kapasitas keuangan hingga beban akreditasi, tegasnya, masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan.

Mengapa Forum Deliberatif, dan Mengapa Sekarang?

Pilihan format deliberatif bukan kebetulan. Forum ini adalah tindak lanjut langsung dari Forum Penyamaan Persepsi Pimpinan PTS dan Asesor LAM yang digelar di Bandung pada Maret 2026 — yang secara eksplisit mendiagnosis adanya defisit deliberasi dalam sistem kebijakan pendidikan tinggi nasional.

Defisit itu konkret: kebijakan terlalu sering dirumuskan secara teknokratis dari atas, tanpa partisipasi bermakna dari institusi yang paling merasakan dampaknya. PTS yang tersebar di seluruh Indonesia, misalnya, kerap menjadi objek kebijakan tanpa pernah benar-benar menjadi subjek perumusannya.

Sarasehan Malang hadir sebagai koreksi atas pola itu. Dengan format Deliberative Roundtable yang berlangsung hampir empat jam — dipandu Dr. Moch. Fauzie Said, M.S.i dan dimoderatori Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP. — setiap pimpinan PT diberi ruang untuk menyuarakan kondisi institusinya. Suara-suara itu tidak sekadar didengar, melainkan dikonsolidasikan menjadi bahan kebijakan melalui Policy Consolidation Session sebelum akhirnya mengkristal dalam tiga dokumen output.

Secara substansi, dokumen-dokumen ini merangkum tuntutan yang sudah lama mengendap di ekosistem pendidikan tinggi: reformasi pembiayaan akreditasi, diferensiasi kebijakan antara PTN dan PTS, penguatan kapasitas institusional melalui pendekatan kolaboratif, dan model tata kelola yang lebih inklusif dan berbasis keadilan.

Secara simbolik, Deklarasi Malang adalah pernyataan kolektif lebih dari 100 pimpinan perguruan tinggi — sebuah legitimasi yang sulit diabaikan begitu saja oleh pembuat kebijakan.

Analisis:Deklarasi Malang

Deklarasi Malang layak dipantau lebih serius dari sekadar dokumen seremonial.

Pertama, legitimasi lintas aktor. Forum ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan di kalangan akademisi — ia melibatkan legislatif dan eksekutif, dan perspektif Perguruan Tinggi di Indonesia secara bersamaan. Ketika Wakil Ketua Badan Anggaran DPR sendiri yang mengakui ketidakfokusan politik anggaran pendidikan, pernyataan itu memiliki bobot yang berbeda dari sekadar kritik dari luar sistem.

Kedua, momentum kebijakan. Forum ini hadir di saat pemerintah sedang menata ulang arsitektur pendidikan tinggi nasional — sebuah konteks yang membuka ruang bagi rekomendasi dari bawah untuk masuk ke dalam arus utama kebijakan.

Yang tetap menjadi pertanyaan terbuka adalah: seberapa jauh komitmen legislatif dan eksekutif akan bertahan ketika forum bubar dan agenda politik harian kembali mendominasi. Roadmap 2026–2029 memberi batas waktu yang jelas. Dan itu berarti ada tenggat untuk ditagih.